INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Terus-terusan merugi Saharuddin Said meminta status dan pengelolaan Rumah Potong Hewan (RPH) dari Perusahan Daerah (Perusda) diubah menjadi UPTD. Pengelolaannya diserahkan ke SKPD tehnis.
Hal itu ditegaskan anggota fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Makassar ini usai rapat Badan Anggaran di kantor DPRD Makassar belum lama ini.
Sekertaris Komisi D ini mengaku prihatin melihat Perusda tersebut yang selalu merugi 5 tahun berturut-turut.
“RPH itu mengalami kebingungan. Saya sendiri tidak tau arahnya mau kemana.
Lebih bagus Perusda ini dibubarkan saja. Nanti yang mengelolah UPTD sehingga bisa lebih jelas tatanannya,” ujar mantan legislator Partai Golkar periode 2014-2019 yang terpilih dari Dapil 2 Makassar ini, Rabu (4/12/2019.
Selain itu politisi PAN ini mengungkapkan RPH yang terletak di Kecamatan Tamangapa ini sulit dapatkan sertifikasi halal.
“Kalau dikelolah UPTD saya yakin mudah mendapatkan sertifikat halal,” sebut Ajid, sapaan akrabnya.
Tidak hanya itu. Ajid juga mengungkapkan akibat seringnya merugi Perusda yang satu ini belum mampu memenuhi deviden ke Pemkot Makassar.
“Jangankan menyetor deviden, malam RPH menghabiskan anggaran Pemkot Makassar. Yang namanya perusahaan orientasinya kan laba. Kalau merugi terus mending dihapus saja,” tehas Ajid.
Pilihan pembubaran Perusda yang tidak lagi produktif, diakui Ajid sudah ada sejak ia di Komisi B. Ia malah mempertanyakan alasan mempertahankan perusda yang seperti ini.
“Waktu di Komisi B kami selalu dibuat pusing. Bayangkan 5 tahun berturut-turut tidak ada pemasukkan,” ungkapnya.(andi/riel)
