INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Makassar Wahab Tahir meminta paguyuban yang ada di sekolah-sekolah untuk segera dihapus.
Wahab menilai kehadiran paguyuban berpotensi mempengaruhi psikologi negatif seorang siswa. Ia mencontohkan kasus yang terjadi di SMP Negeri 13 Makassar beberapa waktu lalu.
‘’Hanya gara-gara ada siswa yang tidak mampu membayar, mereka langsung dibuli oleh teman-temannya. Saya kira kita semua tentu tidak mau kejadian seperti ini terulang,” kata Wahab saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah kepala sekolah SMP di kantoer DPRD Kota Makassar, Selasa (28/1/2020).
Wahab meminta seluruh kepala sekolah se kota Makassar tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke kantor DPRD hanya untuk berkonsultasi.
‘’Kita ada grup Whatsapp. Manfaatkan grup ini untuk kita saling berkonsultasi dan melapor tanpa harus datang ke kantor DPRD, “ kata legislator yang sudah masuk tiga periode di DPRD Kota Makassar ini.
Politisi Partai Golkar ini juga menegaskan komite sekolah yang ada harus didorong untuk lebih kreatif tanpa harus mengganggu psikologi anak didik.
‘’Termasuk soal nyumbang menyumbang. Yang ingin menyumbang silahkan menyumbang. Tidak perlu ribut-ribut,” tegas dia.
Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga ikut dibahas. Sebab juknis selama ini sering berubah-ubah. Ini membuat kepala sekolah dibuat repot.
RDP bersama komisi D ini memang membahas sejumlah polimik di dunia pendidikan yang terjadi di Kota Makasar. Salah satunya bagaimana meningkatkan kualitas taraf belajar dan mengajar di sekolah.
Wahab menyebut pendidikan adalah peradaban manusia dan menjadi hak setiap warga negara Indonesia. ‘’Tidak bisa kita sepelekan. Karena bicara pendidikan berarti bicara peradaban manusia,” tegas Wahab.(andi/riel)
