INFOSULSEL.COM, MAKASSAR —– Ternyata 60 ribu paket sembako yang dijanjikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk masyarakat terdampak Covid-19 baru akan dibagikan pada 21 April 2020 nanti atau tepatnya jelang Ramadhan.
Hal tersebut dijelaskan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Mukhtar Tahir saat dihubungi INFOSULSEL.COM, Sabtu (11/4/2020) pagi.
Menurut pejabat yang akrab disapa Utta ini pihaknya masih melakukan pendataan kepada masyarakat terdampak covid-19 melalui RT, RW, Kelurahan lalu Kecamatan.
‘’Datanya harus akurat. By name, by adres agar nanti pembagiannya tidak dobel,” jelas Mukhtar Tahir.
Menurut dia, Pemkot Makassar sesuai janji Penjabat (Pj) Walikota Makassar siap menjamin kebutuhan masyarakat terdampak selama masa pandemi Covid-19.
‘’Nanti paket sembako tersebut akan didistribusikan ke rumah masing-masing sesuai data yang ada. Karena itu saya minta masyarakat untuk bersabar,” katanya.
Selama ini menurut Mukhtar Tahir, Pemkot Makassar belum menyalurkan paket sembako ke masyarakat. Sembako yang dibagikan oleh Pj Walikota Iqbal S Suhaeb Rabu (8/4/2020) di tengah guyuran hujan deras itu ternyata sembako bantuan dari sejunmlah pengusaha, lembaga dan organisasi.
‘’Jadi yang dari Pemkot belum terdistribusi. Nanti tanggal 21 April baru kami bagikan serentak ke 15 kecamatan. Jadi yang 60 ribu paket itu belum dikorek-korek. Itupun sebenarnya menurut saya masih kurang,” jelas Mukhtar Tahir.
Hingga Sabtu (11/4/2020) menurut Mukhtar sudah ada 54 ribu data yang masuk. Baik melalui proses pendataan dari tingkar RT dan RW maupun melalui dua nomor hotline 0821 5745 5350 atau 0821 5745 5351.
‘’Kami menargetkan sekitar 60-an ribu. Bahkan bisa saja lebih dari estimasi awal,” katanya.
Sementara itu terkait anggaran senilai Rp 190 miliar (Rp 30 M dari Belanja Tak Terduga (BTT) Rp 10 M dana reses DPRD Makassar dan Rp 150 M dari alokasi 10 persen anggaran seluruh SKPD) yang akan digunakan untuk penanggulangan dan penanganan wabah virus corona atau Covid-19 di Kota Makassar dan telah disetujui oleh DPRD Makassar, Mukhtar Tahir mengaku belum bisa berkomentar banyak. Yang pasti, masih menunggu berapa anggaran dari hasil refocusing dan pengalihan anggaran.
‘’Memang sudah disetujui oleh Badan Anggaran DPRD Makassar. Tapi kan SK dari Pak PJ (Pj Walikota) belum keluar. Karena yang digunakan dana APBD, payung hukumnya harus jelas. Kita harus hati-hati. Saya tidak mau di kemudian hari ada temuan, tentu yang diperiksa saya,” tegas Mukhtar.(riel)
