INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Wakil ketua komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, Nunung Dasniar menyoroti anggaran penanganan dan penanggulangan Covid-19 di Kota Makassar. Karena itu ia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar lebih transparan dalam penggunaan anggaran khususnya anggaran pembelian paket sembako.
Untuk diketahui, bajet sembako yang disalurkan ke masyarakat sebesar Rp620 ribu per paket. Selain bahan pokok bajetnya sudah termasuk biaya packing dan pengawalan.
Dana tersebut diperoleh dari Biaya Tak Terduga (BTT) Sekretariat Pemkot Makassar sebesar Rp30 miliar, dan anggaran Silpa tahun 2019 sebesar Rp147 miliar.
“Kami minta agar rincian anggaran bantuan per paket itu harus di publis ke masyarakat supaya tidak ada lagi tendensi kecurangan,” tegas politisi perempuan asal partai Gerindra ini, Rabu (22/4/2020).
Nunung mengatakan, transparansi anggaran bantuan tersebut sangat penting dipublis, mengingat banyaknya dugaan ada permainan antara pemerintah dan pihak distributor logistik.
Selain itu, menurut Nunung, sejumlah perusahaan swasta yang diketahui telah menyumbang dana CSR-nya untuk penanganan Covid-19 ke Pemkot Makassar. Namun, laporan detail tidak dibuka secara transparan.
“Jangan sampai sumbangan dari perusahaan swasta itu dibagikan digabung dengan bantuan dari anggaran APBD,” ujarnya.
Sebelumnya anggota Komisi A DPRD Makassar, Syamsuddin Raga mencurigai pemerintah dan pihak distributor mempermainkan harga bantuan tersebut sebelum disalurkan.
“Belanja itu bisa diup harganya. Meskipun tidak diup tetapi mereka bisa mempermainkan ada aturan antara distirbutor dan pembeli. Itu kan biasanya, 10 sampai 15 persen. Kemana itu uangnya,” tanya politisi Partai Perindo, ini.
Potensi terjadinya korupsi, kata Syamsuddin Raga, adalah pada pengadaan barang bantuan. Sebab ada pemberian batuan bukan dalam bentuk uang tunai, namun dalam bentuk bahan kebutuhan pokok atau sembako. (andi/riel)
