ARA menilai Permenaker 02 tahun 2022 adalah kebijakan yang salah. Bahkan sangat otoriter. Karena itu, sesuai instruksi Ketua Umum Partai Demokrat, Fraksi Demokrat DPR RI meminta agar Permenaker tersebut dicabut.
‘’Harus dicabut. Ini sangat tidak logis dan tidak adil. Masa uang rakyat sendiri harus ditahan. Dimana logikanya. Ini otaknya Menaker yang harus divaksin biar bisa berpikir sehat,” pekik ARA.
Ia menegaskan, penolakan partai Demokrat atas Permenaker tersebut merupakan wujud dukungan terhadap perjuangan rakyat, khususnya para pekerja dan buruh. Ia berharap pemerintah tidak memaksakan kehendak.
Bagi ARA, bila aturan tersebut dicabut, pemerintah sama sekali tidak rugi. Sebab uang dari dari gaji milik jutaan buruh di Indonesia itu dipotong untuk jaminan hari tua.
‘Itu uang pribadi para buruh yang dipototong dari hasil keringat pekerja. Kalau Permenaker itu dicabut, pemerintah sama sekali tidak rugi. Jadi, janganlah bikin susah rakyat,’’ tegas ARA yang juga ketua Pengda IOF Sulsel itu.
Penolakan keras Partai Demokrat atas Permenaker 02 tahun 2022 adalah konsistensi Demokrat berkoalisi dengan rakyat dan selalu memperjuangkan aspirasi dan kesejahteraan rakyat.
