Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebelumnya sudah menginstruksikan seluruh kader untuk memperjuangkan pencabutan Permenaker tersebut.
Bagi partai berlogo segi tiga mercy itu kebijakan Menaker dipandang sangat tidak logis dan tidak adil.
‘’Harapan rakyat adalah perjuangan Demokrat,” ungkapnya.
ARA menjelaskan, rekam jejak keberpihakan Partai Demokrat terhadap rakyat sangat jelas. Ia mencontohkan saat pembahasan RUU Cipta Kerja, Fraksi Demokrat bahkan Walk Out pada saat pengesahan UU Cipta Kerja saat Paripurna DPR.
‘’Ini sebagai bentuk penolakan, sekaligus mewakili suara buruh dan pekerja yang menolak keras regulasi tersebut,’’ ungkap legislator senior yang sudah tiga periode menajdi wakil rakyat di .
DPRD Kota Makassar, itu.
ARA menyebut, pemerintah melalui Kemenaker tidak bisa melarang atau membatasi pekerja atau peserta JHT untuk mengambil uangnya.
‘’Anggaran JHT itu bukan dari APBN, melainkan dipotong dari gaji para pekerja. Jadi, JHT ini sifatnya titipan untuk kepentingan pekerja. Kapanpun mau dicairkan, itu hak pekerja. Tidak boleh ditahan-tahan oleh pemerintah,” katanya.
