INFOSULSEL.COM, MAKASSAR | Sekretaris Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Sulawesi Selatan (Sulsel) Sri Syahril mempertanyakan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam memajukan prestasi olahraga di Sulsel.
Bukan tanpa alasan pertanyaan itu dilontarkan. Pasalnya Pemprov Sulsel menggelontorkan dana hibah untuk KONI Sulsel tahun anggaran 2025 hanya Rp 2,5 miliar. Jauh lebih kecil dari hibah tahun anggaran 2023. Saat itu lembaga yang menaungi 67 cabang olahraga di Sulsel itu mendapat kucuran dana Rp 5 miliar.
“Dana hibah 2023 saja yang Rp 5 M tidak cukup. Sekarang, untuk tahun anggaran 2025 bukannya dinaikkan, malah dikurangi setengah. Ini ada apa. Sepertinya Pemprov Sulsel memang tidak suka melihat atlet di daerah ini berprestasi?” pekik Sri Syahril saat menghadiri Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI Sulsel, Jumat (27/12/2024) yang digelar secara online.
Rakerprov KONI 2024 tersebut dihadiri masing-masing dua utusan dari 45 Pengprov Cabor, 24 Pengurus KONI Kabupaten dan Kota se Sulsel dan jajaran Pengurus KONI Sulsel dipimpin Ketua Umumnya Yasir Machmud.
Pertanyaan serupa juga disampaikan sejumlah pengurus cabor. Di antaranya Sekretaris Umum (Sekum) FORKI dan Sekum PTMSI Sulsel Sudirman Daming dan M. Dawam.
“Tahun 2025 ada agenda single event yakni Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi (Pra Porprov) yang diikuti 45 Cabor. Kalau anggaran yang disiapkan untuk KONI Sulsel hanya Rp 2,5 miliar, tentu tidak cukup. Seharusnya Pemprov Sulsel berpikir logis. Khusunya Dispora Sulsel. Jangan mendahulukan anggaran yang tidak jelas dan tidak terukur dibanding anggaran untuk prestasi,” cetus Sri Syahril yang berprofesi sebagai wartawan sejak 1989 ini.
Sri, sapaanya justeru balik mempertanyakan dana Rp 14 miliar yang dikelolah oleh Dispora untuk kebutuhan atlet Sulsel di PON XXI Aceh-Sumut 2024 lalu yang tidak jelas pertanggungjawabannya. Karena itu dalam waktu dekat Sri dkk akan melaporkan penggunaan anggaran Rp 14 Miliar tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia meminta penggunaan anggaran tersebut diusut. karena diduga ada penyelewengan di balik penggunaan anggaran Rp 14 M itu. Tambahan anggaran ini dikucurkan usai ratusan atlet PON Sulsel dan pengurus Cabor melakukan aksi pada 17 Mei 2024 lalu. Namun sayang tambahan anggaran itu dikelolah oleh Dispora Sulsel, bukan KONI Sulsel.
Selain menyoroti minimnya dana hibah untuk KONI Sulsel, peserta Rakerprov juga menyoroti beberapa isu penting. Di antaranya kajian kritis terhadap Permenpora No. 14 Tahun 2024 yang dinilai sangat melemahkan peran dan otoritas KONI.
Ketua Umum KONI Sulsel Yasir Machmud langsung merespon keluhan tersebut dengan membentu tim perumus yang beranggotakan 11 orang. Masing-masing dari unsur wakil ketua KONI Sulsel, perwakilan KONI Kabupaten/Kota, dan perwakilan Pengprov Cabor.
“Tim ini nantinya bertugas untuk merumuskan solusi terhadap empat isu utama. Yang pertama kajian kritis terhadap Permenpora No. 14 Tahun 2024. Yang kedua anggaran hibah KONI Sulsel 2025 yang sangat minim. Lalu ketiga kesiapan Kabupaten Wajo sebagai tuan rumah PORPROV 2026, dan kesiapan 45 cabang olahraga dalam pelaksanaan Pra-PORPROV 2025,” jelas Yasir Machmud yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sulsel ini.
Sekretaris Umum KONI Sulsel, Mujiburrahman mengatakan Rakerprov 2024 ini menjadi momentum penting bagi KONI Sulsel dalam merencanakan langkah-langkah strategis menuju kesuksesan penyelenggaraan Porprov XVIII 2026 di Wajo.
”Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara KONI, Pemprov, dan seluruh cabang olahraga di Sulsel dalam upaya mencapai prestasi terbaik,” katanya.(riel)
