“Deklarasi #2019GantiPresiden” Inkonstitusional

INFOSULSEL.COM,MAKASSAR — Gelaran aksi penolakan  deklarasi ganti presiden berlanjut. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar diskusi bertajuk Focus Group Discussion (FGD), Selasa (7/8/2018).

Diskusi membahas apakah gerakan ini konstitusional ataukah makar. Beberapa pembicara dihadirkan. Diantaranya Prof Arifin Hamid (sekretaris PW NU Sulsel), Ustadz Erwin Baharuddin (wakil dewan masjid Sulsel), Alwi Rahman (budayawan Unhas) dan Syamsul Bahri (pakar hukum pidana Unhas).

Bacaan Lainnya

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Harper ini  juga dihadiri OKP, Ormas dan tokoh masyarakat se Sulsel.  Pertemuan ini melahirkan beberapa buah pemikiran. Diantaranya, deklarasi ganti presiden adalah gerakan yang inkonstitusional. Alasannya,  karena gerakan ini dinilia merupakan gerakan kampanye terselubung sebelum adanya instruksi dari KPU yang terkesan memaksakan disaat masa kampanye belum waktunya.

‘’Perlu diketahui bahwa didalam gerakan ini banyak aktor – aktor politik yang terlibat bahkan mengkampanyekan kriteria calon yang sesuai dengan arah perjuangan mereka,” tegas Hamda, Sekertaris PKC PMII Sulawesi Selatan (Sulsel).

Menurutnya, ini bukan soal dukung mendukung. Tetapi bagaimana mengemas gerakan deklarasi #2019GantiPresiden yang dianggap inkonstitusional.

‘’Ini terkesan memaksakan. Apalagi di dalamnya banyak mengandung ujaran kebencian. Ini kami anggap dapat memecah belah kerukunan ummat,” cetus Hamda.

Itu pula alasan FGD merekomendasikan gerakan #2019GantiPresiden dinilai pelanggaran hukum. Alasannya, karena terkesan dipaksakan.

‘’Ini gerakan inkonstitusional. Maka kami akan membawa rekomendasi hasil FGD ini ke semua elemen dan istansi pemerintah,” kataya.

Ia meminta Polri sebagai pengambil kebijakan untuk tidak merestui kegiatan ini di laksanakan di Makassar.

 

Penulis : Asril

 

Pos terkait