GUBERNUR Sulawesi Selatan (Sulsel) Prof Nurdin Abdullah kembali menebar ancaman. Kali ini pencopotan ditujukan kepada Penjabat (Pj) Walikota Makassar Dr M Iqbal S Suhaeb. Ancaman itu disampaikan di depan pada Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka Hari Anak Nasional (HAN) 2019 yang akan dipusatkan di Makassar pada 23 Juli 2019. Rencananya HAN 2019 akan dihadiri Presiden RI Joko Widodo.
Pada Rakor tersebut Iqbal memang tidak hadir. Karena di waktu yang bersamaan ia menghadiri agenda lain. Iqbal menyebut hanya mis komunikasi soal waktu. Meski begitu bukan berarti tidak ada pejabat Pemkot Makassar yang hadir. Sebab Sekretaris Kota M Ansar hadir mewakili Pj Walikota Makassar. Juga sejumlah Kepala Dinas ikut mendampingi Ansar.
Sebagai Pj Walikota, Iqbal sudah diberi kewenangan/tugas berdasarkan Undang Undang (UU). Ia menduduki jabatan tersebut untuk fokus bekerja sementara di Pemkot Makassar berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 131 73 52 tertanggal 26 April 2019 yang ditandangani oleh Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo. Berdasarkan SK tersebut Iqbal dilantik pada 13 Mei 2019.
Kalau sekiranya ada acara yang sifatnya tidak penting dan mendesak, tentu Gubernur sebagai pimpinan yang bijak, bisa saja Iqbal diberi toleransi dan dimaklumi mengutus perwakilannya. Tidak perlu Nurdin harus emosi dan marah-marah.
Karena dalam ilmu teori kepemimpinan, sepertinya tidak ada itu teori marah-marah. Apalagi teori copot-mencopot. Pertanyaannya bagaimana cara berpikir seorang Professor seperti Nurdin, yang hampir setiap saat marah dan emosi.
Kalau kita melihat faktanya, leadershipnya meragukan. Kecuali kalau mau berubah. Apalagi sudah memasuki hitungan sembilan bulan, kerja Nurdin hanya marah-marah. Bahkan buat gaduh. Keputusannya selalu kontroversial.
Kita bisa lihat selama dua hari mengikuti, mengamati dan mencermati sidang Hak angket DPRD Sulsel. Sedikit demi sedikit terungkap pelanggaran yang dilakukan Gubernur Nurdin. Ia diduga melanggar aturan terkait mutasi. Belum lagi masalah yang lain. Meskipun itu bukanlah pelanggaran pidana. Tetapi Wakil Rakyat mampu membuktikan bahwa itu pelanggaran. Setidaknya DPRD Sulsel sudah memberi pelajaran berharga kepada Gubernur.
Tentu hal ini mencoreng wajah Nurdin selaku Gubernur. Karena pasti dituding bahwa ia pejabat yang egois, tidak tau dan tidak mengerti aturan. Ini fakta persidangan. Sulit rasanya dibantah oleh Nurdin.
Lubis seorang ASN Pemprov Sulsel yang juga bawahan Nurdin, tampil bersaksi. Karena dialah yang dulu mengurus berkas mutasi dalam kapasitas dia sebagai Sekertaris BKD. Dalam kesaksiaannya dengan lantang ia menyatakan Gubernur melanggar. Banyak pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) dimutasi tidak bersyarat. Bahkan beraroma KKN.
Kita salut dan bangga kepada Lubis yang berani mengungkap fakta di persidangan, meskipun itu beresiko diamputasi kariernya di kemudian hari.
Suasana pemprov tujuh bulan terahir, mencekam. Aparat Pemprov Sulsel khususnya para pejabat dikejar bayang-bayang pencopotan dan dimarahi. Mereka serba salah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Karena kadang kerja sudah dianggap baik dan benar sesuai protap, tapi salah di mata Gubernur Nurdin.
Jika ada pejabat diberi sanksi, atau dicopot selalu saja menggunakan alasan pembenaran. Misalnya di salah satu OPD ada temuan. Lalu sang pejabat disudutkan. Dengan alasan aneh aneh. Misalnya kinerja tidak baik, suka bocorkan soal, ada duri di dalam daging. Lalu pejabat ini dicopot tanpa melalui mekanisme.
Ada kemiripan dengan seorang pencuri yang tertangkap. Diancam dulu lalu dimassa, dihakimi hingga mati. Tidak ada proses bela diri.
Sampai kapan Sulawesi Selatan bisa maju kalau hanya hal seperti ini yang selalu ditunjukkan Gubernur Nurdin. Padahal katannya ia seorang professor yang hebat. Tentu kehebatannya itu dibutuhkan pembuktian dan kerja nyata di sisa waktu empat tahun ke depan. Harap diingat marah dan mengancam itu adalah gaya orang orang yang terkesan tak punya pendidikan. Selalu mengedepankan emosi. Seperti para preman yang ukuran mulutnya lebih lebar dari pada otaknya. Atau meminjam istilah Rocky Gerung, ‘dungu’.
Makassar, 9 Juli 2019
- Nasruddin Arif
- Pemerhati Fenomena Sosial dan Politik
- Berdomisili di Makassar
