INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Kota Makassar sebagai ibukota Sulawesi Selatan (Sulsel), masuk dalam kategori tingkat kerawanan tinggi di Pilkada 2020. Ini sesuai data Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) yang dirilis Badan Pengawas Pemilu (Baswalu) RI, Selasa (25/2/2020) lalu.
Pada potensi pemetaan kerawanan pilkada kabupaten/kota, Makassar berada pada urutan ketiga nasional. Dua kota di atasnya adalah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
IKP di Makassar mencapai skor 74,94 atau berada pada level 6. Skor level tertinggi IKP di atas 63,88. Rinciannya pada dimensi sosial politik, Kota Makassar mendapat skor 73,60. Sementara untuk dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, 76.19. Kemudian dimensi kontestasi, 74,87 dan skor 75,15 untuk partisipasi politik.
Ketua Bawaslu kota Makassar, Nursari mengakui hal itu. Demi keluar dari zona tidak nyaman tersebut pihaknya sudah memikirkan bagaimana mengantisipasi kecurangan-kecurangan yang kemungkinan terjadi pada Pemilihan Walikota (Pilwali) Makassar yang akan berlangsung September 2020 nanti.
“Kami telah siapkan petugas di 15 kecamatan untuk mengawal Pilkada 2020 nanti. Apalagi , IKP yang baru-baru dirilis Bawaslu memposisikan Pilkada Kota Makassar menjadi rawan ketiga tertinggi di Indonesia,” ujar Nursari ke Infosulsel Makassar, Ahad (1/3/2020) saat ditemui di Kantor Bawaslu usai acara launching Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Jl. Anggrek.
Nursari menjelaskan Bawaslu Kota Makasar telah mempersiapkan aplikasi atau video kompres, yang bertujuan untuk memudahkan tanggung jawab Bawaslu dalam menghindari adanya kecurangan pada Pilkada nanti.
“Kita tidak bisa mengunjungi semua tempat. Yang kami lakukan nanti bagaimana berkoordinasi lewat aplikasi itu atau lewat video kompres. Cara ini saya kira akan memudahkan kami untuk berkoordinasi dengan petugas Panwascam di 15 kecamatan,” jelas Nursari.
Selain itu, ia berjanji akan mengedepankan pencegahan soal netralitas atau keterlibatan Aparatur Sipil Negera (ASN). Menurutnya, hal ini sering mewarnai pelaksanaan konstestasi baik Pilkada maupun Pemilu di kota Makassar. “Itulah mengApa jau jau hari kami selalu mengimbau anggota – anggota untuk tetap menjaga netralitas ASN di lingkup kota Makassar,” tegas Nursari.(calu/riel)
