INFOSULSEL.COM, MAKASSAR — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Selatan (Sulsel) Ni’matullah Erbe menegaskan belum menentukan sikap siapa kandidat yang bakal diusung di 12 kabupaten kota pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 nanti. Alasannya karena survei yang pernah dilakukan para bakal calon saat ini jemblok sampai pada posisi mutual check nol (MC0%).
‘’Bukan saya tidak percaya sepenuhnya hasil survei tersebut. Tapi saat ini banyak hasil survey yang tidak relefan lagi dengan situasi terkini di tengah merebaknya pandemi covid-19 tiga bulan terakhir. Hampir semua kandidat berada pada posisi MC nol persen (mutual check Nol),” ungkap politisi kelahiran 9 September 1965 ini pada sesi jumpa media usai pelaksanaan fit and proper test di lantai 5 Hotel Claro, Makassar, Jumat (12/6/2020) malam.
Menurut Ulla, sapaan Wakil Ketua DPRD Sulsel ini, untuk menentukan siapa yang bakal diusung oleh Partai Demokrat, akan ditentukan hasil survei terbaru Juli atau Agustus mendatang.
“Nanti kita lihat bagaimana posisi terakhir dari hasil survei para kandidat. Setelah itu baru kita tentukan sikap. Bisa saja dulu ada kandidat yang sebelum pandemi, surveinya bagus. Namun saat pandemi surveinya jeblok karena mereka tidak melakukan apa-apa,” tegas putra pasangan H. Asrul Rahim Bone dan Halimah Ni’matullah ini.
Saat ini ungkap alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas) ini kondisi masyarakat di bawah sangat dinamis. Ia bahkan memprediksi kualitas Pilkada kali ini akan tidak berkualitas akibat dampak pandemi covid-19. Karena itu ia meminta kepada penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu untuk segera memikirkan langkah antisipasi.
‘’Masyarakat kita saat ini sedang mengalami kesulitan. KPU dan Panwaslu perlu diingatkan segera memikirkan langkah antisipasi. Karena ini berbahaya. Saya kawatir nanti ada kandidat yang melakukan money politik malah rakyat yang marah kepada Bawaslu karena dilarang menerima uang,” ujar dia.
‘’Bisa saja rakyat bilang kenapa kau larang-larang. Kami ini butuh uang. Boleh jadi akan ada kejadian seperti itu. Sehingga memang perlu dipikirkan antisipasinya sejak sekarang bagaimana meminimalisir kemungkinan money politik,’’ lanjut Ulla.
Ia mengakui situasi di bawah saat ini memang sangat rawan. Masyarakat tengah mengalami kesulitan ekonomi. Untuk mendapatkan uang Rp 50 ribu pun pun sangat sulit.
‘’Jangakan uang Rp 200 ribu. Uang Rp 50 ribu saja sangat sulit didapat. Uang senilai itu sangat berarti bagi masyarakat kita saat ini. Karena itu KPU dan Bawaslu perlu memikirkan langkah-langkah antisipasi terhadap kandidat yang melakukan money politik,” kata Ulla lagi.(riel)
