ICW Desak KPK Usut Jejak Nurdin Abdullah terhadap Proyek-proyek Lain

INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah tersangka kasus suap infrastruktur, Minggu (28/2/2021) lalu. Selain Nurdin, KPK juga menetapkan dua tersangka lain yakni, Edy Rahmat, dan Agung Sucipto.

Pasca penetapan Nurdin sebagai penerima suap, kini KPK didesak oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait dugaan korupsi Nurdin Abdullah dalam sejumlah proyek infrastruktur lainnya di Sulsel.

Bacaan Lainnya

Peniliti ICW Egi Primayogha menyatakan Nurdin pernah disebut memanfaatkan kewenangannya dalam memberikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap dua perusahaan pertambangan pasir, yaitu PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Indonesia Timur.

Menurut Egi, Nurdin juga pernah diduga menekan bawahan agar perusahaan tersebut mudah mendapatkan AMDAL. Perusahaan tersebut belakangan diketahui terafiliasi dengan diri Nurdin dan berisi orang-orang yang pernah menjadi tim sukses Nurdin dalam kontestasi pilkada.

Bahkan, perusahaan itu juga diketahui akan memasok kebutuhan proyek infrastruktur Makassar New Port yang merupakan proyek strategis nasional.

“KPK perlu mendalami dugaan keterlibatan Nurdin dalam proyek-proyek infrastruktur lainnya,” kata Egi dalam keterangannya, Minggu (28/2/2021).

Egi meminta masyarakat harus tetap mengawasi kepala daerah yang diklaim bersih dan inovatif. Menurutnya, pejabat publik memiliki kewenangan yang besar sehingga potensi penyelewengan selalu terbuka lebar.

“Pengawasan ini krusial jika melihat kecenderungan publik yang seringkali melonggarkan pengawasannya atau permisif terhadap perilaku pejabat publik yang dikenal sebagai sosok orang baik,” ujarnya.

Egi menyatakan kasus yang menyeret Nurdin juga menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur secara keseluruhan.

Menurut Egi, pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang diprioritaskan Presiden Joko Widodo di sejumlah daerah sangat berpotensi memunculkan korupsi, mulai dalam bentuk bagi-bagi konsesi hingga kerugian bagi warga yang berlokasi di sekitar proyek tersebut. (Sumber CNN Indonesia)

Pos terkait