INFOSULSEL.COM, MAKASSAR —Dalam lima bulan terakhir, mutasi di lingkup Pemprov Sulsel menimbulkan tanda tanya berbagai kalangan. Termasuk di internal Pemprov Sulsel.
Ini menjadi alasan Gegara Institute menggelar diskusi publik dengan teman ‘Dendam Politik di Balik Mutasi’.
Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber. Di antaranya Prof. Aminuddin Ilmar (Pakar Hukum Tatanegara), DR. Hasrullah (Pakar Komunikasi dan Politik Unhas), Buhari Kahar Muzakkar (Politisi), dan Selle KS Dalle (anggota DPRD Sulsel yang membidangi pemerintahan).
Aminuddin Ilmar melihat mutasi yang terjadi selama Nurdin Abdullah menjabat Gubernur Sulsel terkesan karena terjadinya jual beli jabatan.
“Nurdin Abdullah tidak memperhatikan aturan yang berlaku. Bukan dendam politik saja, tapi ada kaitannya dengan jual beli jabatan di Pemprov Sulsel,” sebut Aminuddin Ilmar pada diskusi di warkop 115, Selasa (3/2/202).
Bagi pakar hukum tatanegara ini, tidak ada masalah kalau pemerintah baru melakukan mutasi, tapi norma aturan harus diperhatikan.
“Pemberhentian jabatan dan penurunan pangkat, ini yang tidak mesti dilakukan. Ini harus menjadi perhatian Pemprov Sulsel,” katanya.
Hal senada dikatakan Buhari Kahar Muzakkar. Menurut dia, mutasi pejabat di Pemprov Sulsel didasari terima kasih atas proses Pilkada lalu.
“Adanya mutasi yang menghadirkan kegaduhan disebabkan adanya terima kasih atas jasa politik pada proses Pilkada Gubernur Sulsel. Gubernur harus melunasi utangnya di Luwu Raya, khususnya di kota Palopo. Di sana Nurdin Abdullah pemenang kedua se Luwu raya. Nurdin Abdullah harus memperhatikan ASN di sana. Utang itu harus terbayarkan sebagai ucapan terima kasih,” sebut Buhari.
Sementara, Legislator DPRD Sulsel, Selle KS Dalle menjelaskan sepanjang sejarah, hanya di pemerintahan Nurdin Abdullah yang melakukan mutasi yang menimbulkan masalah. Dia menyebut ada mekanisme yang tidak diperhatikan oleh Pemprov.
“Harus diakui mutasi di Pemprov Sulsel saat ini menimbulkan masalah. Orang dilantik di malam hari ini adalah masalah besar, ada admistrasi yang salah. Ada yang kehilangan jabatan, ada pejabat lompat pangkatnya dilantik (dipaksakan). Enam bulan sebelum pensiun tidak boleh lagi promosi jabatan, ini juga melanggar. Termasuk orang di nonjob jabatannya, harus ada alasan mendasar dan mekanisme yang dilalui,” kata Selle.
Terakhir, DR Hasrullah dalam penjelasannya mengatakan, Gubernur Nurdin Abdullah harus belajar dari Gubernur sebelumnya. Yaitu, menjadikan lawan politiknya menjadi kawan dalam menghadirkan pemerintahan yang sehat.
“Ini yang tidak ada sama pak Nurdin. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang sinergi dengan semua unsur dan golongan. Gubernur harus mendengar anggota DPRD, jangan sampai ada hak angket kedua,” jelasnya.(riel)
